Dalam perdagangan global, pemahaman tentang Kawasan Berikat menjadi sangat penting bagi para pelaku bisnis dalam sektor perdagangan dan industri. Sebenarnya apa itu Kawasan Berikat? mari kita simak artikel berikut ini.
“Kawasan Berikat” bukan hanya sekedar terminologi, tetapi merupakan sebuah konsep yang membuka peluang kepada peningkatan efisiensi operasional bisnis dan keunggulan yang kompetitif dalam pasar global.
Konsep Kawasan Berikat merupakan suatu kunci yang bisa membuka pintu menuju proses perdagangan yang lebih menguntungkan. Dengan status khusus, Kawasan Berikat menawarkan berbagai keuntungan seperti pengurangan, penundaan, atau pembebasan dari beberapa pajak serta bea masuk. Hal ini membuat kawasan berikat menjadi suatu magnet bagi para pelaku usaha dan investor.
Tetapi dibalik keuntungan tersebut, terdapat beberapa peraturan dan prosedur yang perlu dipatuhi.
Artikel ini akan membahas berbagai hal tentang Kawasan Berikat di Indonesia mulai dari pengertian, benefit/manfaat, sampai ke prosedur yang harus dilalui. Kami harap artikel ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda terkait dengan Kawasan Berikat.
Kawasan Berikat: Pengertian, Fungsi, dan Manfaat
Definisi Kawasan Berikat
Berbeda dengan Kawasan Bebas, Kawasan Berikat adalah wilayah yang diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah di mana hukum bea cukai biasa tidak sepenuhnya berlaku. Di sini, barang dapat disimpan, diimpor, dikelola, atau diproses tanpa langsung dikenakan tarif dan pajak impor biasa. Hal ini diatur untuk memudahkan perdagangan internasional dan mendukung industri, dengan memberikan lingkungan yang lebih fleksibel dan efisien untuk bisnis.
Kawasan ini berperan sebagai zona strategis yang berfungsi meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Dengan adanya fasilitas Kawasan Berikat, pengusaha dalam Kawasan Berikat bisa mengurangi biaya operasional perusahaan dan mempercepat proses produksi.
Manfaat Kawasan Berikat bagi Pengusaha
Ada beberapa manfaat beroperasi di Kawasan Berikat, salah satunya adalah pengurangan beban pajak dan bea masuk. Keuntungan ini mengakibatkan perusahaan buisa membeli bahan baku, mesin, dan hal lainya dalam harga yang lebih kompetitif. Selain itu, dengan fasilitas ini, produk bisa disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama , yang akan menghaslkan management inventory yang lebih efisien.
Selain itu, pengusaha Kawasan Gudang Berikat bisa memanfaatkan teknologi terbaru dan inovasi dalam proses produksi mereka. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan ekspor, yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Perbedaan Kawasan Berikat dengan Kawasan Lain
Kawasan Berikat mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan kawasan ekonomi yang lainya. Salah satu perbedaan yang paling utama adalah ketentuan dan fasilitas dalam kepabeanan. Di Kawasan Berikat, barang yang diimpor tidak bisa langsung dikenakan pajak atau bea masuk, harus menunggu sampai barang tersebut keluar dari kawasan atau dipasarkan dalam negeri.
Kawasan Berikat biasanya berfokus pada kegiatan produksi dan pemrosesan, sementara Kawasan Perdagangan Bebas lebih menitikberatkan ke kegiatan distribusi dan perdagangan. Kawasan Berikat sering menjadi pilihan bagi para pelaku usaha yang perlu impor bahan baku dalam jumlah yang besar untuk proses produksi mereka, sementara kawasan bebas lebih cocok untuk kegiatan ekspor dan re-ekspor.
| Aspek | Kawasan Berikat | Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) | Kawasan Industri |
| Definisi | Area di mana regulasi kepabeanan normal tidak sepenuhnya berlaku, dirancang untuk mendukung kegiatan produksi dan industri. | Zona di mana barang dapat diperdagangkan, disimpan, atau diolah tanpa tarif dan hambatan non-tarif. | Area yang dikhususkan untuk kegiatan industri, dengan infrastruktur dan fasilitas terintegrasi. |
| Fokus Utama | Produksi dan pemrosesan barang. | Perdagangan dan distribusi barang. | Pengembangan industri dan manufaktur. |
| Fasilitas Kepabeanan | Penundaan atau pembebasan dari bea masuk dan pajak hingga barang dijual di dalam negeri atau diekspor. | Transaksi bebas tarif dan non-tarif. | Tidak ada fasilitas khusus terkait kepabeanan. |
| Manfaat bagi Pengusaha | Pengurangan biaya logistik dan operasional, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan inventaris. | Kemudahan akses pasar internasional, pengurangan hambatan perdagangan. | Infrastruktur yang mendukung, akses ke sumber daya lokal. |
| Ketentuan Perdagangan | Barang bisa disimpan tanpa batas waktu, pajak dikenakan saat distribusi lokal atau ekspor. | Barang bisa diperdagangkan bebas, cocok untuk re-ekspor dan distribusi internasional. | Kegiatan perdagangan sesuai dengan regulasi nasional. |
| Target Pengguna | Industri yang membutuhkan impor bahan baku dalam jumlah besar. | Perusahaan yang berfokus pada ekspor dan re-ekspor barang jadi. | Industri manufaktur yang memerlukan akses ke infrastruktur dan layanan terpadu. |
Memahami konsep dan manfaat Kawasan Berikat, serta bagaimana hal ini berbeda dari zona ekonomi lainnya, memungkinkan pengusaha dan investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengoptimalkan operasi bisnis mereka di Indonesia.
Baca juga : Bagaimana syarat menjadi pengusaha kawasan berikat? simak disini
Sejarah, Perkembangan, dan Regulasi Kawasan Berikat
Awal Mula dan Evolusi
Kawasan Berikat di Indonesia mulai berkembang sejak 1980-an sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempromosikan industri dan perdagangan internasional. Konsep ini awalnya diperkenalkan untuk menarik investasi asing dan mendukung produk lokal.
Sejak itu, Kawasan Berikat telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan, terutama dalam hal regulasi dan fasilitas yang ditawarkan. Perkembangan ini berlangsung seiring dengan perubahan dinamika ekonomi global dan kebutuhan pasar domestik. Pemerintah secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan Kawasan Berikat untuk memastikan regulasinya tetap relevan dan efektif dalam mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi di Indonesia.
Mungkin anda tertarik: Apa itu kawasan daur ulang berikat? Apa bedanya dengan kawasan berikat?
Regulasi dan Kebijakan Kawasan Berikat
Aturan Pajak dan Bea Cukai di Kawasan Berikat
Kawasan Berikat di Indonesia diatur oleh serangkaian peraturan pajak, termasuk PPN dan bea cukai, yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan dan investasi bagi bisnis di Indonesia.
Peraturan atau hukum Kawasan Berikat memberikan manfaat seperti penundaan atau pembebasan dari bea masuk dan pajak impor. Pembebasan ini berlaku untuk bahan baku, mesin, dan peralatan yang diimpor untuk digunakan dalam produksi.
Regulasi Kawasan Berikat di Indonesia telah mengalami beberapa penyesuaian penting, termasuk beberapa Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Berikut Peraturan Menteri Keuangan yang harus diketahui :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang menyediakan kerangka kerja untuk operasi dan manajemen Kawasan Berikat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 131/PMK.04/2018, memberikan revisi dan pembaruan terhadap aturan sebelumnya.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 JO. PER-9/BC/2021 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, yang lebih lanjut mendetailkan prosedur operasional di dalam Kawasan Berikat.
Peraturan ini memungkinkan perusahaan di Kawasan Berikat untuk melakukan pengolahan, penyimpanan, dan pengepakan produk dengan fleksibilitas yang lebih luas.
Peraturan ini juga meng-cover berbagai aspek seperti finansial, pelaporan, management, dan audit yang mempunyai standar untuk dipatuhi.
Peraturan Tenaga Kerja di Kawasan Berikat
Peraturan Kawasan Berikat tidak hanya persoalan produksi dan penyimpanan, regulasi di atas juga mengatur mengenai ketenagakerjaan dalam Kawasan Berikat.
Peraturan ini dibuat khusus untuk memastikan operasi industri berjalan dengan baik melalui perlindungan hak pekerja.
Standar tenaga kerja mencakup berbagai hal seperti kondisi kerja, keselamatan, kesehatan kerja, serta upah dan manfaat bagi pekerja.
Perusahaan di Kawasan Berikat harus mematuhi peraturan tenaga kerja nasional, termasuk ketentuan tentang upah minimum, jam kerja, dan asuransi sosial.
Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja di Kawasan Berikat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di industri yang beroperasi di Kawasan Berikat, yang sering membutuhkan teknologi tinggi dan keahlian khusus.
Dengan menggabungkan insentif fiskal dan peraturan tenaga kerja yang mendukung, Kawasan Berikat di Indonesia bisa terus berkembang sebagai penggerak utama dalam ekonomi nasional, mendorong investasi asing dan pengembangan industri.
Syarat, Ketentuan, dan Prosedur Operasional
Untuk memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat, perusahaan harus memahami syarat, ketentuan, dan prosedur operasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan lebih rinci tentang aspek-aspek berdasarkan dokumen terbaru yang terkait dengan Kawasan Berikat tersebut bisa dilihat di bawah ini,
Persyaratan Pengajuan Kawasan Berikat
Untuk menjadi bagian dari Kawasan Berikat, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Syarat tersebut adalah :
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): Sebagai tanda pengenal usaha dan bukti perusahaan sudah terdaftar secara resmi.
- Izin Usaha Industri (IUI): Izin yang masih berlaku dan menunjukkan legalitas operasional industri.
- Penanggungjawab yang Tercantum dalam Izin: Identitas dan struktur organisasi dari Pengusaha Kawasan Berikat.
- Fasilitas Fisik: Termasuk papan nama fasilitas KB, ruang hangar yang memadai, dan akses yang dapat dilalui pengangkut lain.
- Bukti Kepemilikan Tempat dan Batas yang Jelas: Perusahaan harus memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan atas lokasi Kawasan Berikat, termasuk peta lokasi dan denah yang mendetail. Dokumen ini harus menunjukkan batas-batas yang jelas dan spesifikasi lengkap area yang digunakan sebagai proses produksi.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT PPh Tahun Terakhir: Perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak terakhir.
- Rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat: Mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat (PDKB) adalah langkah penting dalam proses pengajuan izin. Ini menunjukkan validitas dan kesiapan perusahaan dalam mengelola operasi di Kawasan Berikat.
Ketentuan Keamanan Kawasan Berikat
Dalam hal keamanan, Kawasan Berikat juga harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan CCTV: Pemasangan sistem teknologi informasi atau IT Inventory dan CCTV untuk memantau pemasukan barang ke kawasan berikat dan pengeluaran barang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keamanan dan efisiensi operasional.
- Pemenuhan Manajemen Risiko: Melalui Struktur Pengendalian Internal (SPI) dan Standard Operating Procedure (SOP).
- Efektivitas Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat: Evaluasi dampak ekonomi pemberian fasilitas Kawasan Berikat, termasuk aspek investasi, tenaga kerja, dan kontribusi terhadap ekonomi.
Tata Cara Penyimpanan Barang
Prosedur penyimpanan barang di Kawasan Berikat meliputi:
- Kesesuaian Pencatatan: Pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan barang harus sesuai dengan dokumen pendukung yang ada.
- Pengujian Mutasi Barang Fasilitas: Termasuk evaluasi mikro sebagai indikator keberhasilan pemberian fasilitas.
Pengelolaan Barang Kena Cukai
Untuk pengelolaan barang kena cukai, perusahaan yang sudah memiliki SKEP kawasan berikat harus memastikan:
- Kesesuaian dengan Ketentuan: Larangan dan pembatasan barang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pencatatan dan Evaluasi: Kesesuaian pemberitahuan jumlah, jenis, klasifikasi, dan nilai pabean barang harus tercatat dan dievaluasi secara akurat.
Dengan mematuhi syarat, ketentuan, dan prosedur operasional ini, perusahaan dapat memastikan operasional yang efisien dan kepatuhan terhadap regulasi di Kawasan Berikat, memanfaatkan sepenuhnya keuntungan yang ditawarkan oleh status kawasan ini.
Teknologi, Inovasi, dan Manajemen Risiko
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keamanan, teknologi serta inovasi memainkan peran penting dalam operasional Kawasan Berikat. Begitu pula dengan manajemen risiko yang menjadi aspek krusial untuk memastikan kelancaran kegiatan bisnis.
Teknologi dan Inovasi di Kawasan Berikat
Kawasan Berikat di Indonesia telah mengadopsi teknologi mutakhir untuk memastikan pengelolaan yang efisien. Salah satu contoh penting adalah penggunaan sistem ‘IT Inventory’ sebagai sub-sistem dari Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem ini terhubung dengan host-to-host CEISA 4.0, yang memungkinkan integrasi data mulus dan manajemen inventaris yang akurat. Dengan IT Inventory, perusahaan di Kawasan Berikat dapat secara efektif melacak, mengelola, dan melaporkan barang masuk dan keluar, yang sangat penting untuk kepatuhan peraturan dan efisiensi operasional.
Inovasi dalam Pengelolaan Barang
Inovasi dalam pengelolaan barang di Kawasan Berikat melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk memastikan transparansi dan akurasi. Teknologi ini termasuk sistem pelacakan berbasis RFID dan barcode, yang memungkinkan pemantauan real-time atas suatu barang. Inovasi ini mengurangi kemungkinan human error dan meningkatkan kecepatan proses logistik.
Manajemen Risiko dan Keamanan di Kawasan Berikat
Monitoring dan audit di Kawasan Berikat diperkuat dengan penerapan CCTV yang realtime terhubung ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sistem ini memungkinkan otoritas untuk memantau kegiatan di kawasan secara langsung, meningkatkan tingkat keamanan, dan mencegah pelanggaran. Monitoring ini juga berperan dalam audit dan pemeriksaan, di mana rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti ketika suatu hal terjadi.
Prosedur Ekspor dari Kawasan Berikat
Prosedur ekspor dari Kawasan Berikat telah disederhanakan dan dibuat otomatis dengan penggunaan teknologi. Informasi terkait ekspor barang secara otomatis tercatat dalam sistem, yang dapat mempercepat proses persetujuan dan pengiriman. Hal ini tidak hanya memudahkan eksportir dalam mengirim barang keluar negeri tetapi juga memastikan peraturan regulasi selalu ditaati dan dipatuhi.
Penerapan teknologi, inovasi, dan manajemen risiko di Kawasan Berikat adalah aspek kunci yang memastikan operasi bisnis berjalan lancar, aman, dan efisien. Dengan adanya integrasi sistem canggih dan pengawasan yang ketat, Kawasan Berikat terus menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing di pasar global.
Baca juga : KITE dan Kawasan Berikat : Apa Bedanya?
Studi Kasus dan Dampak Ekonomi Pada Kawasan Berikat
PT Indolakto, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka.
PT Indolakto, produsen susu cair dan produk susu lainnya, mengalami peningkatan efisiensi produksi dan penurunan biaya produksi setelah mendapatkan SKEP Kawasan Berikat. Fasilitas ini memungkinkan mereka melakukan alur impor bahan baku dan barang modal tanpa dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).
Sementara itu di industri berbeda, PT Adaro Energy Tbk, perusahaan pertambangan batu bara, berhasil meningkatkan nilai ekspornya berkat SKEP Kawasan Berikat, memungkinkan ekspor batu bara dilakukan tanpa pajak ekspor.
Begitu juga dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, produsen elektronik dengan induk perusahaan dari Jepang. Mereka sukses meningkatkan daya saing di pasar global dengan impor komponen elektronik tanpa bea masuk dan PDRI berkat status Kawasan Berikat.
Kasus Kegagalan Manajemen
Namun dibalik kesuksesan, ketidaksesuaian administrasi kepabeanan di Kawasan Berikat dapat menyebabkan berbagai masalah.
PT 888 West Sehati, sebuah perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat, mengalami ketidaksesuaian administrasi kepabeanan. Kegagalan ini terjadi ketika perusahaan menerima permintaan pembelian yang tidak sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran (SKEP) Kawasan Berikat mereka.
Perusahaan menerima purchase order untuk produk yang berbeda dari yang terdaftar dalam SKEP. Ketidaksesuaian ini menciptakan konflik dengan aturan kepabeanan yang sangat ketat di Kawasan Berikat. PT 888 West Sehati secara tidak sengaja mengabaikan aturan penting ini.
Ketidaksesuaian administratif ini menimbulkan risiko serius bagi PT 888 West Sehati. Perusahaan tersebut berisiko menghadapi sanksi pidana yang serius, mulai pidana penjara dari satu hingga sepuluh tahun dan denda minimal lima juta rupiah hingga lima miliar rupiah.
Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan administrasi kepabeanan. Ketidaksesuaian administrasi kepabeanan, termasuk penyelundupan administratif, dapat berujung pada sanksi pidana serius, dari penjara hingga denda.
Dampak Kawasan Berikat terhadap Ekonomi Nasional
Kawasan Berikat telah terbukti memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik untuk perusahaan individu maupun ekonomi lokal. Fasilitas ini mendorong ekspor dan diversifikasi produk, meningkatkan daya saing di pasar global, dan mengundang investasi asing yang berdampak positif pada pembangunan ekonomi lokal.
Strategi pengembangan Kawasan Berikat di masa depan harus mempertimbangkan integrasi teknologi canggih, peningkatan manajemen risiko, dan pemantauan yang lebih efisien. Dengan meningkatkan teknologi seperti IT Inventory dan CCTV yang terhubung ke sistem DJBC, Kawasan Berikat dapat mengelola kegiatan ekspor-impor secara lebih efektif, meningkatkan keamanan, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Penutup
Dari pembahasan terkait Kawasan Berikat di Indonesia, kita telah menyelami berbagai aspek mulai dari sejarah, regulasi, hingga studi kasus yang menggambarkan sukses dan kegagalan dalam manajemen Kawasan Berikat. Kita juga telah mengeksplorasi dampak ekonomi dari Kawasan Berikat, baik pada tingkat nasional maupun internasional, serta melihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam efisiensi dan keamanan operasional perusahaan.
Kasus-kasus seperti PT Indolakto, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Sementara itu, kasus seperti PT 888 West Sehati mengingatkan kita tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan administrasi kepabeanan.
Kawasan Berikat di Indonesia tidak hanya berperan sebagai salah satu pusat bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Dengan memanfaatkan fasilitas ini secara bijak, perusahaan dapat membuka peluang baru dan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa kesuksesan di Kawasan Berikat tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau fasilitas yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri, berinovasi, dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan kerjasama antara pemerintah, industri, dan para pemangku kepentingan lainnya, Kawasan Berikat akan terus menjadi komponen vital dalam ekosistem ekonomi Indonesia.
Bila Anda mencari jasa konsultasi Kawasan Berikat, Anda dapat menghubungi kami di website Traxis ini. Kami memiliki pengalaman dalam konsultasi terkait hal-hal tentang Kawasan Berikat.
Demikian artikel kami tentang Apa Itu Kawasan Berikat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda.
